Komisi I DPRD Bondowoso Minta Kominfo Transparan Terkait Anggaran Kerjasama Media

SITUBONDONEWS | BONDOWOSO - Komisi I DPRD Bondowoso melakukan pemanggilan terhadap Kadis Kominfo soal anggaran kerjasama Kominfo kabupaten Bondowoso dengan media cetak, Online dan elektro beberapa waktu lalu.

Kadis Kominfo kabupaten Bondowoso mengatakan, jika pihaknya harus transparan. Hal itu disampaikannya seusai rapat dengan Komisi I di ruang Komisi I DPRD Bondowoso, Minggu (17/4/2023) Sekitar Pukul 20.00 WIB.

"Kita diminta untuk transparan dan dasar kami adalah Perpres No.12 tahun 2021, jadi Katalog tersebut, ya Perpres 12. Untuk itu maka harus dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme serta aturan. Jika diajak kerjasama maka kita harus mengikuti mekanisme. Jika bersedia Ya ditindak lanjut, kalau tidak Ya sudah. 

"Jika Perbup berjalan bareng dengan Perpres, maka harus kita lihat dulu konsultan bagian hukum, yang penting Perpres diamankan dulu. Yang mengatur pembagian kerjasama itu Katalog, jadi pembagian tersebut diserahkan ke masing - masing Kominfo kabupaten," ujarnya.

Ditanya tentang Perbup mengatur tentang apa, Kadis Kominfo Bondowoso Gozal Rawan mengatakan,

"Kita sesuaikan untuk mengatur itu tadi. Nilai kerjasamanya misalnya, sampaian diberi kerjasama sepuluh atau dua puluh, maka kita berharap bisa diatur lewat Perbup, maksud kita itu. Kini masih dalam konsultasi dengan bagian hukum, entah tertuang atau tidak kita berpedoman kepada Perpres,"  terang Kadis Kominfo Kabupaten Bondowoso.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H.Tohari menambahkan,

"Kalau ada kejadian atau kegiatan, tugas wartawan kan memberitakan. Kalau saya sebagai pemangku kebijakan atau kita ambil contoh kabupaten Jember,Lumajang, dan Banyuwangi bisa dilihat anggaran Kominfonya, Ya kan. Kita ketemu 10 orang tanpa ada keterlibatan teman - teman media, kita yang tahu hanya 10 orang, kan begitu, ya kan. Cuman sekarang masih belum dimaksimalkan padahal itu potensi dan bisa dimamfaatkan. Barusan saya sampaikan ke Pak Gozal barusan, sudahlah, kalau e - Katalok lokal dan kini katalok itu sudah ada, apakah mau diperbaikan dengan catatan gak bisa sekarang, kan iya kan. Jadi kita harus memperbaiki dulu untuk mengakomodir semuanya, umpamanya begitu. Saya pikir yang berjalan kita sesuaikan, teman - teman pasti akan menyesuaikan kan. Kalau ini diberlakukan kemudian ada yang tidak dapat pasti, penentunya kan disini. Sekarang kan tidak bisa orang perorang kan.  Menurut saya, sekarang kebijakan tidak hanya mekanisme atau karena kebijakan di dalam akan tetapi juga ada kebijakan di luar, misalnya pada saat jelang lebaran untuk teman- teman media", terang Ketua Komisi I dari F-PKB.

Dipastikan beberapa wartawan dari beberapa media online, meminta Kadis Kominfo kabupaten Bondowoso untuk tidak membedakan nilai atau porsi anggaran kerjasama, baik dengan media cetak dan media online. Meskipun nilai anggaran kerjasamanya memang lebih besar media cetak, wartawan media online meminta agar jumlah atau nilai anggarannya masih terbilang wajar atau tidak terpaut jauh.(Cip).